tugas 3 : Kilas balik kasus Bank Century

Budi Mulya dituntut hukuman penjara 17 tahun

Hari Selasa (16/07) mantan deputi gubernur Bank Indonesia Budi Mulya akan menghadapi sidang vonis terkait kasus pemberian dana talangan untuk Bank Century. Berikut perjalanan kasus tersebut.

Desember 2012 Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan kepada tim pengawas Bank Century di DPR bahwa Budi Mulya dan mantan Deputi Gubernur BI Siti Fajriah bertanggung jawab atas kerugian negara akibat penggelontoran dana talangan Century.

Februari 2013 KPK menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka atas dugaan bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pemberian FPJP dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

15 November 2013 KPK menahan Budi Mulya setelah diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka.

6 Maret 2014 Budi Mulya menjalani sidang pertama

16 Juni 2014 Jaksa menuntut Budi Mulya dengan pidana penjara 17 tahun dan denda 800 juta karena menyalahgunakan kewenangan atau tindakan melawan hukum terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek sehingga merugikan keuangan Negara Rp7 triliun.

Kronologi kasus dana talangan Bank Century

2004 Bank CIC milik Robert Tantular merger dengan Bank Pikko dan Bank Danpac menjadi Bank Century. Setelah LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) mengambil alih 90 persen lebih saham Bank Century bulan November 2008, akhirnya pada Oktober 2009 Bank Century Tbk telah berganti nama menjadi Bank Mutiara Tbk.

15 September 2008 Bank Indonesia memerintahkan pengurus Bank Century untuk menghadirkan Robert Tantular ke Bank Indonesia (BI) untuk dimintai komitmen turut serta bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Bank Century.

BI dalam siaran persnya tertanggal 21 Januari 2010 mengatakan bahwa sejak menemukan indikasi bahwa Robert Tantular merupakan pemegang saham pengendali PT Bank Century Tbk yang bersama RAR dan HAW menguasai 70 persen saham, maka pada tanggal

15 Oktober 2008 Bank Indonesia mewajibkan Robert Tantular, RAR, dan HAW -yang menguasai 70% saham Bank Century- untuk menandatangani Letter of Commitment (LoC) yang berisi bahwa mereka bertiga tersebut bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Bank Century.

31 Oktober dan 3 November 2008 Bank Century dilaporkan mengalami masalah likuiditas yang serius dan manajemen Bank Century mengajukan permintaan pinjaman jangka pendek senilai Rp 1 triliun dari Bank Indonesia.

Image caption Sri Mulyani hadir sebagai saksi pada Mei 2014

5 November 2008 Gubernur BI memutuskan menempatkan Bank Century dalam status dalam pengawasan khusus.

6 November 2008 Karena pengajuan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FJPP), Bank Indonesia mulai menempatkan pengawasnya.

BI juga mengeluarkan surat yang melarang penarikan dana dan rekening simpanan milik pihak terkait, baik giro, tabungan, maupun deposito, yang merupakan prosedur yang ditujukan kepada bank-bank yang berstatus Dalam Pengawasan Khusus.

13 November 2008 Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan masalah Bank Century kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang mengikuti pertemuan G20 di Washington D.C.

16 November 2008 Mempertimbangkan bahwa pemegang saham mayoritas tidak menjalankan LoC tanggal 15 Oktober 2008, maka pada tanggal 16 November 2008 pihak-pihak tersebut diikat kembali dalam LoC kedua.

20 November 2008 Bank Indonesia mengajukan permohonon cekal kepada seluruh pengurus Bank Century dan Pemegang Saham Pengendali. Permohonan Bank Indonesia itu diajukan kepada Menteri Keuangan.

21 November 2008 Komite Stabilisasi Sektor Keuangan (KSSK) yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan anggota komite termasuk Gubernur Bank Indonesia, yang saat itu dijabat oleh Boediono. Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, yang dibentuk berdasarkan Undang Undang mengambil alih kepemilikan bank ini dengan menguasai 90% lebih saham Bank Century.

25 November 2008 Bank Indonesia melapor ke Bareskrim Mabes Polri tentang dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh Robert Tantular bersama dua pemilik lainnya.Ketiga orang ini menguasai 70 persen saham bank Century Tbk.

Dalam keterangannya di depan pansus Century tanggal 19 Januari 2010, mantan Kabareskrim Susno Duadjie mengatakan polisi menangkap Robert Tantular di rumahnya tanggal 25 November 2008. Susno mengaku baru bisa berkoordinasi dengan BI, dua hari setelah penangkapan tersebut.

21 Oktober 2009 Pemilik baru Bank Century Tbk yaitu Lembaga Penjamin Simpanan -yang mendapatkan dana dari iuran bank-bank yang ikut mendirikannya- memutuskan mengganti namanya menjadi Bank Mutiara Tbk.

Apa dan S iapa di Bank Century

Saksi penting

1 Mei 2014 Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Tipikor mengatakan bahwa keputusan pemerintah Indonesia mengucurkan dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun untuk menyelamatkan Bank Century pada 2008, merupakan keputusan yang tepat.

9 Mei 2014 Mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono menyatakan pemberian Fasilitas Pemberian Kredit Jangka Pendek FPJP kepada Bank Century sebesar RP689 milliar dilakukan sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi krisis seperti 1997/1998.

Source : http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140716_bankcentury_101

ANALISIS UMUM :

Berdasarkan berita diatas dapat dilihat bahwa para pemilik saham bank century tidak menjalankan operasional bank dengan baik, dan kurangnya rasa tanggung jawab dalam diri. mungkin banyak orang yang sudah mengetahui bahwa bank Mutiara adalah pengganti untuk bank century. Padahal jelas bahwa bank Mutiara telah diambil alih oleh LPS. Etika dalam berbisnis kurang dimiliki oleh para pemegang saham yang tidak menjalankan kesepakatan sesuai dengan LoC, padahal hal tersebut berdampak besar pada Negara dan nasabah bank century itu sendiri.

ANALISIS KHUSUS :

Pemerintah yang memberikan bailout untuk century yang awalnya hanya sebesar Rp 632 miliar tapi menjadi membengkak hingga Rp 7 triliun. Hal tersebut tentu bukan hal yang sepele, karena dana suntikan yang diberikan oleh pemerintah tersebut merupakan langkah pemerintah untuk menjaga kepercayaan para nasabah bank. Jika saja pemerintah tidak memberikan suntikan dana ke bank century, mungkin saja semua nasabah bank selain bank century merasa khawatir dan akan melakukan penarikan secara besar-besaran, sehingga akan tingginya uang beredar dipasaran dan akan mengakibatkan inflasi yang berat. Tugas pemerintah dalam menjalankan perekonomian sudah baik, hanya saja bank century tidak memberikan kejelasan tentang dana suntikan yang diberikan pemerintah kepada bank century. Dan sebaiknya para pelaku ekonomi lebih perlu menjunjung kejujuran, dan tidak serakah. Karena mungkin orang telah menjudge bahwa bank century adalah bank yg gagal berdasarkan pemberitaan yang sempat ramai dibicarakan.

Tugas 2, Analisis Kasus

Komnas HAM: Ada 'pembiaran aparat' dalam pembunuhan Salim Kancil

Komnas HAM mendapat laporan adanya mobil polisi yang lewat di TKP pembunuhan Salim, “tetapi tidak berhenti”.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengatakan telah terjadi pembiaran oleh aparat negara dalam tewasnya petani penolak penambangan pasir, Salim alias Kancil yang dibunuh di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, 26 September lalu.

Usai melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari keluarga Salim alias Kancil, Komnas HAM mengetahui bahwa Salim telah melaporkan adanya intimidasi dari pihak Kepala Desa Selok Awar-awar yang diduga melakukan penambangan liar, kepada Polres Lumajang pada 14 September 2015, tetapi tidak ditanggapi.

Bahkan, ketika terjadi penganiayaan yang berujung tewasnya Salim pada 26 September 2015, Komnas HAM mendapat laporan adanya mobil polisi yang lewat di TKP, “tetapi tidak berhenti”.

“Sudah terjadi pembiaran oleh aparat negara,” ungkap Wakil Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila, kepada wartawan BBC Indonesia, Rafki Hidayat, Rabu (7/10).

Karena itu, Komnas HAM mendesak penegakan hukum yang tak cuma terhadap warga biasa.

“Pemeriksaan kepada polisi, jangan kepada yang bawahannya saja, karena tidak mungkin mereka bekerja tanpa backup atasannya. Jadi, Kapolres (Lumajang) harus diperiksa juga.”

Ia menambahkan, sejumlah pejabat Pemda Lumajang juga harus diperiksa.

Image copyright BBC INDONESIA Image caption Penambangan pasir di Selok Awar-awar dinilai mengakibatkan kerusakan lingkungan dan merugikan petani.

Koordinasi izin tambang

Dalam investigasinya, Komnas HAM menyimpulkan bahwa penolakan Salim dan rekan-rekannya terhadap penambangan pasir di Selok Awar-awar bermula dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan penambangan ilegal tersebut. Empat petak sawah milik Salim, disebut Siti, rusak akibat rembesan air laut karena semakin tipisnya lapisan pasir di pantai.

Karenanya Komnas HAM meminta pemerintah pusat, pemeritah provinsi, dan kabupaten melakukan koordinasi menyangkut izin tambang.

"Jangan sampai penambangan dilakukan secara barbar. Apalagi ini persoalannya tidak hanya terjadi di Selok Awar-awar. Ini bahkan terjadi hampir di seluruh Indonesia. Pemerintah tidak boleh tidak hadir dan hanya mendiamkan,” ujarnya.

Tersangka

Jumlah tersangka kasus pembunuhan Salim telah mencapai menjadi 37 orang, menurut keterangan Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Timur Komisaris Besar Argo Yuwono.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap tiga anggota kepolisian. Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Anton Setiadi mengatakan mereka diduga menerima suap dalam kasus penambangan pasir.

Image copyright BBC INDONESIA Image caption Pemeriksaan kasus penambangan pasir juga dilakukan terhadap tiga anggota kepolisian.

Soal dugaan itu, Kepala Kepolisian Resor Lumajang, Ajun Komisaris Besar Fadly Munzir Ismail mengatakan dirinya juga siap diperiksa.

"Saya juga siap diperiksa, jika terbukti akan ada sanksi internal," katanya.

Pasir mengalir

Pegiat LSM Jaringan Advokasi Tambang, Jatam, Ki Bagus Hadikusuma mengatakan, proses hukum atas kasus kekerasan di Lumajang itu belum menyentuh "ke mana pasir besi itu mengalir".

"Karena untuk desa Selok Awar Awar saja setiap hari ada 300 hingga 400 truk mengangkut pasir besi dibawa keluar Lumajang. Dari setiap truk jatah preman sampai Rp300.000 per truk. Jadi ke mana uang itu mengalir," kata Ki Bagus kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan.

Menurut Ki Bagus, pihaknya menduga ada "kelompok besar" yang "bermain" dalam kasus penambangan pasir besi di Lumajang.

"Karena dengan membeli langsung ke pertambangan-pertambangan kecil ini, perusahaan besar ini bisa menghindari pajak atau royalti," kata Ki Bagus.

"Kalau kepolisian berniat menuntaskan masalah ini secara tuntas, masalah ini harus diusut," tandasnya.

Penambangan pasir ilegal di Pantai Watu Pecak di Desa Selok Awar Awar, Lumajang, mencuat setelah kasus penganiayaan dua aktivis antitambang Salim dan Tosan, tiga pekan lalu.

Salim kemudian meninggal dan Tosan mengalami luka parah.

Source : http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151007_indonesia_komnas_rekomendasi_lumajang

Analisis umum : Analisa penulis atas kasus yang terjadi tersebut sangat merasa kasihan dengan apa yang dialami oleh Salim Kancil yang tidak setuju dengan adanya penambangan liar. Terlebih lagi dalang dari pembunuhan Salim sendiri adalah kepala desa Selok Awar-Awar. Sangat disayangkan karna menurut berita yang saya baca, ternyata pada saat penganiayaan Salim terjadi ada mobil polisi yang lewat tetapi tidak berhenti. Salim yang mencoba mempertahankan desanya yang menjadi tempat penambangan liar dibunuh, sedangkan petani lain yang ikut menentang penambangan liar tersebut mengalami luka berat. Tentu saja hal tersebut sangat mencerminkan betapa rendahnya rasa kemanusiaan seseorang yang dapat dengan mudah hilang demi kepentingan pribadi dan orientasi terhadap uang.

Analisa etika khusus

Aparat Negara pun seharusnya dapat lebih jeli untuk memperhatikan para rakyat kecil, karena mayoritas tindak kriminal dilatar belakangi oleh masalah kesulitan ekonomi. Demi mendapat kehidupan yang layak, banyak orang yang tega melakukan tindak kriminal, sangat rendah moralitas kita. Padahal apa yang dilakukan oleh Salim Kancil yang hanya seorang petani miskin berani menentang untuk mempertahankan desanya hingga menghadapi maut. Pemerintah pun sebaiknya tanggap dengan hal-hal yang dilaporkan seperti itu, karena sangat sulit orang yang lemah untuk berani berbicara kebenaran, karena lemahnya perlindungan terhadap mereka, sehingga orang-orang lain cenderung diam dan membiarkan daripada mereka menjadi sasaran oknum yang bersangkutan.